HPN, Jas Merah, dan Demokrasi

HPN 2018
Hari Pers Nasional 2018. |Ist

Nasional 2018 Dunia Pers Indonesia sedang dilanda kegalauan. Sebuah galau yang bermula dan berkaitan dengan Hari Pers Nasional alias HPN. Sebagaimana kita ketahui, selama ini HPN diperingati setiap 9 Februari – meskipun lokasi perhelatan berganti-ganti setiap tahunnya. Pemilihan lokasi peringatan yang berganti-ganti, diklaim sebagai bentuk kesetaraan. Untuk tahun 2018 sendiri, peringatan HPN telah dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat.

Tidak semua pihak (yang paling kentara organisasi profesi) menerima HPN 9 Februari tadi. Dua yang bisa disebut adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Keduanya memiliki persepsi sama yang berbeda. Dikutip dari Okezone.com, salah satu alasan yang dikemukakan karena pemakaian tanggal 9 Februari merupakan tanggal yang sama untuk dua peringatan (hari lahir PWI/ organisasi profesi pers dan HPN). Sehingga aneh saja. HPN juga merupakan warisan Orde Baru yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1985 dengan dasar hukum yang tidak berlaku lagi.

Sedangkan PWI, sebaliknya keukeuh mempertahankan 9 Februari sebagai HPN. Hal ini semakin nampak setelah DP menggelar pertemuan terbatas pada 18 April 2018 lalu di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi profesi pers, diadakan DP guna mendengar masukan-masukan terkait revisi HPN. Artinya belum final.

Adapun sikap PWI yang keukeuh menginginkan HPN tetap 9 Februari dilatari oleh sejarah atau nilai historis. Kompasianer Aji Setiawan yang merupakan mantan Ketua PWI-Reformasi Korda Yogyakarta menulis sedikit mengenai sejarah pers nasional dan HPN di blog-nya, kelahiran HPN muncul pada Kongres ke-16 PWI di Padang, Sumatera Barat. Tidak saat itu pula, rencana peringatan HPN langsung disetujui, karena baru sebatas gagasan. Salah satu butir keputusan Kongres PWI di Padang pada 4 Desember 1978 itu adalah cetusan untuk menetapkan suatu hari bersejarah guna memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional. Kehendak itu diusulkan kepada pemerintah melalui Dewan Pers untuk menetapkan Hari Pers Nasional. Bahkan pernah saya membaca sebuah artikel kolom persepsi seorang pemimpin redaksi atau pemred surat kabar di daerah saya yang sampai mengutip judul dan pernyataan pidato Bung Karno, Jas Merah – Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah – guna mengejawantahkan mengenai HPN. Katanya mengapa harus diperdebatkan lagi mengubah tanggal HPN tersebut? Lahirnya HPN setelah melalui proses penetapan yang panjang. Kala itu di Nusantara ini hanya ada satu organisasi tempat bernaungnya wartawan yakni PWI.

Berikut pandangan saya terhadap HPN dan ini murni pandangan pribadi – meskipun saya seorang aktivis AJI.

Muncul di Padang dan Solo

HPN yang sampai saat detik ini masih diperingati sekaligus diperdebatkan supaya direvisi, memiliki sejarah yang panjang. Cerita mengenai HPN tak lepas dari PWI. Adapun PWI merupakan satu-satunya organisasi profesi pers yang kala itu diakui oleh pemerintah (Orde Baru). Baru setelah Pemerintah Soeharto tumbang, bermunculanlah organisasi-organisasi profesi pers atau yang tadinya dicap bawah tanah (ilegal) menjadi diakui resmi (legal).

Bagaimana ceritanya mengenai HPN tadi? Mengutip kembali blog dari Kompasianer Aji Setiawan, Gagasan menjadikan 9 Februari sebagai HPN muncul dalam Kongres PWI ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Gagasan ini termaktub sebagai salah satu butir keputusan Kongres PWI yang diselenggarakan pada 4 Desember 1978. Barulah dalam sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung pada 19 Februari 1981, keinginan tadi disetujui DP untuk disampaikan ke pemerintah dan menetapkan penyelenggaraan HPN.

Sedangkan organisasi PWI, lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946. Dalam laman HPN2018.id disebutkan bahwa kelahiran organisasi ini (kala itu sebagai wadah) kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia. Pers pada masa itu juga mengemban peran sebagai sarana perjuangan bangsa dan mengibarkan nasionalisme.

Pers dan Pilar Demokrasi

Setelah mengetahui sejarah singkat HPN (yang kental pada suatu organisasi profesi pers), saya kira pantaslah timbul kritik atau suara-suara yang mengemuka untuk merevisi HPN. Posisi saya disini mendukung diadakannya revisi tadi.

Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan mengapa revisi HPN pantas dan perlu dilakukan. Pertama, ya itu tadi. Alangkah lucunya – disebut sebagai HPN namun kok malah memperingati salah satu hari lahir organisasi profesi pers. Bukankah sejatinya HPN merupakan peringatan yang dirayakan oleh seluruh organisasi profesi dan insan pers di Indonesia? Mengutip kembali blog Kompasianer Aji Setiawan, menulis mantan Kepala Pengembangan dan Penelitian (Litbang) Kompas, Daniel Dhakidae pernah mengatakan, pemerintah ketika itu keliru menetapkan HPN jatuh pada 9 Februari. Seharusnya, HPN merujuk pada lahirnya pers nasional itu sendiri, yang ketika itu masih berbentuk surat kabar.

Kemudian jurnalis senior asal Sulawesi Tengah, Tasrif Siara pun senada – mengatakan bahwa selama ini HPN lebih pada memperingati hari jadi PWI, bukan hari pers Indonesia. Karena terbukti yang terlibat dan dilibatkan setiap HPN hanya orang-orang PWI saja.

Kedua, HPN yang (masih) 9 Februari tadi merupakan pengingkaran terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Saat ini Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 (yang menjadi landasan hukum Keppres Nomor 5 tahun 1985 HPN) sudah tidak berlaku lagi.

Ketiga, HPN 9 Februari merupakan pengingkaran terhadap demokrasi dan semangat independen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perhelatan HPN setiap tahunnya selalu menggunakan dana APBN yang jumlahnya milyaran rupiah. Sedangkan dana APBN notabene merupakan uang rakyat. Bagaimana mau independen bila sumber dana yang digunakan untuk perhelatan berasal dari APBN?

Menggelar peringatan HPN secara besar-besaran tidak masalah. Selama sumber dana berasal secara mandiri – bukan menggunakan APBN yang tak lain sama dengan uang rakyat. Bukankah pers merupakan salah satu pilar demokrasi?

Dan sebenarnya apa pula manfaat yang didapat dari peringatan HPN yang menghabiskan dana besar-besaran tadi? Apakah menjadikan kehidupan pers di Indonesia lebih baik? Kesejahteraan jurnalis jadi lebih diperhatikan? Tidak ! HPN lebih terkesan sebagai even hura-hura. Jurnalis senior Jodhi Yudono (saya lupa sumbernya) pernah mengatakan cara mematikan pers adalah dengan memberinya berbagai fasilitas atau bungkam dia (bredel).

Bila ditinjau dari sisi sejarah pun, PWI bukanlah organisasi profesi pers yang pertama hadir di Indonesia. Sejarah mencatat di zaman Belanda telah hadir sejumlah organisasi profesi pers, satu yang paling menonjol adalah Inlandsche Jounalisten Bond (IJB) (Kompasiana Aji Setiawan). Organisasi ini berdiri di Kota Surakarta. Pendiri IB antara lain Mas Marco Kartodikromo, Dr Tjipto Mangunkusumo, Sosro Kartono dan Ki Hadjar Dewantara. IJB merupakan organisasi wartawan pelopor yang radikal. Anggota-anggota dari IJB sering diadili bahkan ada yang diasingkan ke Digul oleh penguasa Kolonial Belanda.

Sejarah juga mencatat, melalui Peraturan Menteri Penerangan Harmoko (Permenpen) Nomor 2 Tahun 1984, PWI dinyatakan satu-satunya organisasi wartawan yang boleh hidup di Indonesia. Nah seandainya tidak ada permenpen tersebut, yakinlah saat itu ada organisasi wartawan lain selain PWI (tentu juga para wartawan enggak harus menjadi anggota PWI). Bung Karno – Bapak Proklamasi kita memang mengajarkan supaya tidak melupakan sejarah. Namun kita perlu pula memilah. Kalau sejarah itu berdampak positif, patut dipertahankan. Bila sebaliknya, buat apa dipertahankan? Toh lebih baik direvisi supaya bisa meninggalkan jejak sejarah baru yang niscaya lebih baik kedepannya.  (Pernah dimuat dalam Rilis.id http://m.lampung.rilis.id/HPN-Jas-Merah-dan-Demokrasi.html  , Senin, 21 Mei 2018)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *